Ndobos Pol

Indonesia Punya

Dalam sebuah tulisannya, Momon ada menyebut tentang Protected Designation of Origin (PDO). Sesungguhnya PDO bersama-sama dengan Protected Geographical Indication (PGI) dan Traditional Speciality Guaranteed (TSG), adalah bagian dari kerangka Protected Geographical Status (PGS) dalam Undang-Undang Uni Eropa yang dibuat untuk melindungi nama dari makanan dan minuman. Bukan sekedar nama yang dilindungi, tetapi lebih ke dari mana makanan dan minuman itu berasal. Seperti ditulis oleh Momon, “Misalnya sampanye, minuman alkohol yang bersoda itu, hanya boleh diproduksi di desa Champagne, Perancis. Yang lain? Namanya sampanye bajakan.”

Undang-undang yang berlaku di Uni Eropa sejak tahun 1992 ini secara berangsur-angsur diperluas wilayah cakupannya melalui mekanisma perjanjian bilateral untuk negara-negara di luar Uni Eropa. Apakah sudah ada perjanjian bilateral dengan Indonesia? Tampaknya belum dan jika diberlakukan, dengan segala sisi baik dan “buruknya”, maka menurut saya dampaknya akan besar. Ambil contoh Sate Blora. Sate Blora yang boleh diperdagangkan dan diakui keasliaannya jika dan hanya jika sate tersebut dibuat di Blora dengan bahan-bahan dari Blora. Bisa bubar itu usaha Sate Blora yang ada di luar Blora. Aih … ngeri.

Tetapi sisi baiknya, para tukang sate di Blora akan terlindungi, sehingga tidak akan terjadi Blora punya nama Jakarta punya laba. Permintaan akan Sate Blora dari banyak tempat, menjadi peluang usaha yang luar biasa dari para tukang sate di Blora. Hal yang sama juga berlaku untuk Bubur Manado, Peuyeum Bandung, Pempek Palembang, Soto Betawi atau Dodol Garut misalnya.

Lantas bagaimana dengan tukang sate yang berjualan Sate Blora tetapi bahan-bahan serta pembuatannya tidak di Blora? Ya harus ganti nama. Tidak boleh memakai nama Sate Blora. tetapi bukan orang Indonesia namanya jika tidak panjang akal. Nama bisa saja diganti tanpa menghilangkan cap yang sudah melekat. Misal, ganti nama menjadi Sate ala Blora yang berbeda dengan Sate Blora. Cara lain adalah dengan memperluas wilayah geografis. Misalnya Sate Blora tidak didaftarkan berasal dari Blora, tetapi dari Indonesia. Seperti halnya Scotch Whisky didaftarkan di bawah nama United Kingdom (UK), atau Ron de Malaga didaftarkan di bawah nama Spanyol.

Selesaikah masalahnya? Belum. Pun jika hal di atas yang akan dilakukan, maka restoran yang menjual Sate Blora dengan bahan yang dibeli dan prosesnya dilakukan di Amsterdam tidak boleh lagi menjual sate dengan nama Sate Blora, maka gantilah jadi Sate Blodam (Blora-Amsterdam). Lantas bagaimana dengan masakan Padang asli Nguling atau Sate Madura (kabarnya sulit cari Sate Madura di Madura)? Bagaimana dengan Fettucini Pesto alla Genovese di Jakarta yang buat saya lebih enak dan pas kenyangnya dari pada fettucini yang sama di Genoa?

Ah mengada-ada. Mungkin saja. Ah, tidak akan terjadi di Indonesia. Mungkin saja. Ah, itukan hanya untuk barang-barang dari Uni Eropa … hohoho, tidak saudara-saudara. Mau contoh? Longjing Cha atau Dragonwell yang merupakan salah satu varietas teh hijau dari Hangzhou di Propinsi Zhejiang di China terdapat dalam daftar PDO. Sementara beras Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali dari Thailand terdapat dalam daftar PGI, seperti halnya teh Kangra dan Darjeeling dari India. Jadi … apakah kita berminat untuk memasukan ke dalam daftar itu beras Rojolele, Pandangwangi atau durian Petruk? Atau mau menunggu dulu barang-barang itu diaku oleh negara sahabat di sebelah baru kita pentalitan?

Foto oleh Gage.